1000 Judul Skripsi Hukum Perdata, Hukum Pidana, Agraria, Bisnis Syariah, Administrasi Negara, Tata Negara.

Judul Skripsi Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Agraria, Hukum Bisnis Syariah, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara.


Kasodik-Judul skripsi dibawah ini merupakan kumpulan judul-judul yang mimin cari dari berbagai sumber dan di jadikan 1. Harap bijak dalam memilih, dan semoga dapat membantu bagi kalian yang sedang mencari referensi judul skripsi.

Judul Skripsi Hukum Pidana

1. PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASAR PERATURAN DAERAH KOTA PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGUNALANGAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA


2. PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)


3. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA


4. TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO


5. PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN


6. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA


7. PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG


8. LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN


9. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purwakarta)


10. TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH PARAMEDIS ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)


11. IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PASAL 506 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri PURWAKARTA)


12. PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG


13. IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHDAAP PELAKU TINDAK PIDANAN PERZINAHAN OLEH HAKIN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA


14. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)


15. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCULIKAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA


16. STUDI TENTANG PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO


17. STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA


18. STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM


19. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK


20. PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)


21. KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)


22. STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri)


23. TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 292 KUHP TENTANG PENCABULAN SEJENIS TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)


24. TINJAUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR


25. PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI


26. STUDI KOMPARASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UU RI NO. 21 TAHUN 2007


27. UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)


28. PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT


29. KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)


30. KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (PENGEROYOKAN) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)


31. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA ( Studi Kasus di Poltabes PURWAKARTA )


32. PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR POS YANG TIDAK MENGANTAR SURAT KEPADA YANG BERHAK (STUDI KASUS DI POLSEK NGADIROJO WONOGIRI)


33. PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA


34. ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)


35. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN


36. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pacitan)


37. ANALISIS TENTANG PEMERIKSAAN SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR PURWAKARTA)


38. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID


39. IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA)


40. IMPLEMENTASI PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (Studi Di Kejaksaan Negeri Nganjuk)


41. TINJAUAN TENTANG ALAT-ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)


42. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN BERKAITAN DENGAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI


43. PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL


44. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERNIKAHAN


45. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILAIAN PENERAPAN HUKUM OLEH JUDEX FACTI SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN KASASI OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BANK MANDIRI DENGAN TERDAKWA E.C.W NELOE


46. STUDI TENTANG PENERAPAN SYARAT FORMIL DAN MATERIIL SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM (STUDI KASUS PADA PERKARA PIDANA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA ABDULLAH PUTEH)


47. PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)


48. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA


49. KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP TERHADAP SIPIL DAN MILITER ( Studi kasus di Poltabes PURWAKARTA dan Denpom PURWAKARTA)


50. PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DARI KEKERASAN SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ISLAM


51. KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri PURWAKARTA)


52. TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)


53. ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSOBO TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN OLEH MANTAN BUPATI WONOSOBO


54. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR ( Studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten)


55. KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA PURWAKARTA)


56. PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA


57. PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILLEGAL OLEH KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA (STUDI EMPIRIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DARURAT/1951)


58. PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL


59. TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR


60. IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PURWAKARTA


61. PELAKSANAAN PROGRAM ZERO STREET CRIME SEBAGAI USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA KEDIRI


62. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANGGOTA TNI (studi kasus di Pengadilan Militer Yogyakarta)


63. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KASUS ILLEGAL LOGGING DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN SRAGEN


64. ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUW DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA


65. STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA


66. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT


67. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA


68. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT OLEH POLRES SLEMAN YOGYAKARTA


69. PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO


70. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo )


71. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT KUHP DAN UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN


72. ANALISIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER


73. STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM, 08


74. PELAKSANAAN PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI ODITURAT MILITER II-11 YOGYAKARTA )


75. PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAKEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)


76. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN


77. PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT


78. PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA


79. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID


80. PERANAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PURWAKARTA)


81. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK-ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)


82. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA


83. PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA


84. LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN


85. ANALISIS LEGALITAS TINDAKAN PENCABUTAN KEMBALI SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANPA MELALUI PROSES PRAPERADILAN (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)


86. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


87. PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN


88. PENGATURAN ASAS CONTANTE JUSTITIE (ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA


89. KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET)


90. PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG


91. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES NGAWI)


92. KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA


93. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA PENADAHAN MOBIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)


94. TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE) BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM


95. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA FASILITAS UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar)


96. ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NON-BUDGETTER


97. STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA


98. TINDAKAN APARAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA


99. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)


100. PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI APBD PURWAKARTA PERIODE 2004-2009

 

• Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan
• Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik
• Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri
• Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum
• Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Metrologi Legal
• Kajian Yuridis Terhadap Putusan HakimPengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Pernikahan
• Tinjauan Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Facti Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter
• Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan
• Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Berdasarkan Undang Undang
• Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Oleh Kejaksaan Negeri
• Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
• Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Di Bank Tabungan Negara
• Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anggota TNI
• Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal LoggingDalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan
• Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian PerlindunganSaksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan Malaysia
• Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan NegeriDalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
• Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X
• Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri
• Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer

Judul Skripsi Hukum Perdata

100 Skripsi Hukum Perdata

Kumpulan 100 Contoh Skripsi Hukum Jurusan Hukum Keperdataan

1. 1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Cabang Simpang Limun
2. 2. Peralihan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Kepada Kurator Dalam Pengelolaan PT Yang Pailit
3. 3. Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Putri Hijau)
4. 4. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) dalam Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Nomor 14 201 1110 Medan
5. 5. Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Milik Kekayaan Negara Melalui Perjanjian Tukar Guling (Ruilslag)
6. 6. Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Pada Perbankan (Studi Terhadap PT. Asuransi Prudential Life Medan)
7. 7. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Dibawah Tangan Atas Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian CAB. Tanjung Moraw
8. 8. Tinjauan Yuridis Manajemen Risiko Pada Bank Dalam Kaitannya Dengan Bancassurance
9. 9. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan
10. 10. Pencantuman Klausula Baku Dalam Akad Pembiayaan Syariah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Studi Pada PT.Bank Muamalat CAB.Medan
11. 11. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa
12. 12. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Personal Guarantee ( Study Pada Bank BRI KCP Willem Iskandar )
13. 13. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Pada Bank (Studi Pada PT BNI Kantor Cabang USU Medan)
14. 14. Tinjauan Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Termuat Dalam Pasal 15 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
15. 15. Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Adanya Penipuan Data Di Hadapan Notaris Berdasarkan Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2007 PN Mdn
16. 16. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Berkaitan dengan Menjaga Rahasia Bank (Studi Kasus Pada Bank Agro Kantor Cabang Medan).
17. 17. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Studi Pada Bank BRI Cabang Medan
18. 18. Perlindungan Konsumen Pemakai Jasa Internet Dalam Hal Kerahasiaan Informal
19. 19. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Antara Petugas Administrasi (Pekerja Kontrak) Dengan PT. Bank rakyat indonesia tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi
20. 20. Analisis Yuridis Peran Bank Indonesia (BI) Dalam Upaya Penyelamatan Bank Gagal
21. 21. Perjanjian Kerja Bersama Antara Manajemen PTP Nusantara II Dengan Serikat Pekerja Ditinjau Dari UU No.13 Tahun 2003
22. 22. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Bni Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi Pada PT. BNI 46 Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara)
23. 23. Aspek Hukum Pemberian Kredit Kepada Kontraktor Yang Mendapat Borongan Pekerjaan Dari Pemerintah (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tarutung).
24. 24. Implementasi UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Dalam Pengelolaan Yayasan Di Yayasan Pesantren Modern Daar Al-Uluum Asahan-Kisaran
25. 25. Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Sumatera Utara)
26. 26. Pemberdayaan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi
27. 27. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
28. 28. Perlindungan Hukum Terhadap Lessor Dalam Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha)(Studi Kasus Pada PT. OTO Multiartha Cabang Medan)
29. 29. Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
30. 30. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah oleh Bank Syariah Mandiri
31. 31. Peranan Perusahaan Jasa Penilai Bagi Perbankan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit (Studi Pada Kantor Jasa Perusahaan Penilai Cabang Medan)
32. 32. Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Makmur Batam – Kepulauan Riau
33. 33. Fungsi Dan Peranan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya
34. 34. Eksekusi Benda Tidak Bergerak Sebagai Jaminan Hutang Akibat Wanprestasi Debitur (Studi Mengenai Penetapan Nomor 31 / Eks / HT / 2008 / PN. Mdn)
35. 35. Peranan Perancangan Dan Analisa Kontrak Dalam KUHP Perdata
36. 36. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Beredarnya Minuman Kadaluwarsa
37. 37. Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan Bermasalah Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Pada : BRI Syariah KCI.S.Parman Medan)
38. 38. Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Hipotik Dan Hak Tanggungan
39. 39. Aspek Hukum Sindikasi Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Dalam Rangka Kredit
40. 40. Tinjauan Hukum Jual Beli Rumah Dalam Proses Kredit (Studi Pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Pematangsiantar)
41. 41. Penerapan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi (Studi Di Kota Medan)
42. 42. Peran Badan Pengawas Dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
43. 43. Tinjauan Yuridis Atas Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Para Pihak Yang Bersengketa
44. 44. Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
45. 45. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Laut Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
46. 46. Peranan Asuransi Kredit Dalam Menanggulangi Kredit Macet Pada Kredit Usaha Kecil Di PT. Jasindo Cabang Medan
47. 47. Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali Dan Perkembangannya Dalam Praktek (Studi : Kantor Pertanahan Kota Medan)
48. 48. Asas Konsensualitas dan Keterbukaan Dalam Perjanjian Informed Consent Sebagai Bagian dari Pertanggung Jawaban Pelayanan Medis
49. 49. Perjanjian Jual Beli Antara PT. Sari Bumi Bakau Dengan Daewoo Logistic Indonesia
50. 50. Penerapan Batas-Batas Antara Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan
51. 51. Tinjauan Yuridis Debt Collector Terhadap kredit Bermasalah
52. 52. Tinjauan Hukum Perdata Pada Usaha Klinik Kesehatan Bersama Di Klinik Madani JL.AR.Hakim No. 168 Medan
53. 53. Keberadaan Koperasi Syariah Di Indonesia (Studi Komparatif Dengan Koperasi Konvensional Dan Perbankan Syariah)
54. 54. Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian Perdata
55. 55. Tinjauan Yuridis Mengenai Prinsip Tanggung Jawab Sosial Korporasi (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia Sehubungan Dengan Fiduciary Responsibilities Perusahaan Terhadap Para Pemegang Saham
56. 56. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada PT Prudential Life Assurance (Asuransi Syariah) Dan Sistem Bunga (Asuransi Konvensional).
57. 57. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
58. 58. Aspek Hukum Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Teh Poci Di Kota Medan.
59. 59. Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mkro Ditinjau Dari UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
60. 60. Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
61. 61. Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Go Public Dalam Kerugian Penjualan Saham Pada Pasar Modal
62. 62. Pengaturan dan Pengawasan Tayangan Iklan Rokok ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia.
63. 63. Penerapan Kelembagaan Kompensasi Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
64. 64. Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Dalam Perjanjian Angkutan Kargo Melalui Pengangkutan Udara
65. 65. Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Paten bagi Pemegang Lisensi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
66. 66. Tinjauan Hukum Pengawasan Pt Kereta Api Indonesia (PERSERO) Terhadap Penyelenggaran Pengangkutan Penumpang Dan Barang Menurut Undang-UNDANG Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
67. 67. Hadiah Undian Yang Diperoleh Dalam Perkawinan Dan Kaitannya Dengan Harta Bersama Di Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
68. 68. Gugatan Ganti Rugi Terhadap Pelaku Pembajakan Karya Cipta Lagu dan Musik (Studi Kasus No. 76/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst)
69. 69. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
70. 70. Akibat Hukum Dari Penyerahan Dokumen -Dokumen Palsu Dalam Pembayaran Transaksi Ekspor Impor Yang Menggunakan L/C (Letter Of Credit)
71. 71. Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit
72. 72. Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit Menurut UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
73. 73. Tinjuan Yuridis Upaya Hukum Yang Dilakukan Debitur Terhadap Penarikan Benda-Benda Bergerak Yang Ditarik Paksa Oleh Leasing/ Kreditur
74. 74. Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Kasus : Yuni Vs Larry)
75. 75. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Medan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
76. 76. Pemberdayaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
77. 77. Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Berlangganan Multimedia Televisi Berbayar Satelit
78. 78. Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank X)
79. 79. Pertanggung Jawaban Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hubungannya Terhadap Nasabah Dan Bank.
80. 80. Analisis Yuridis Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Akibat Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Diagunkan Karena Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan.
81. 81. Analisis Yuridis Pembayaran Melalui Internet Banking Dengan Menggunakan Letter Of Credit Dikaitkan Dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Perbankan (Studi Pada Salah Satu Bank Negeri di Medan)
82. 82. Penerapan The Five C’s Of Credit (5C) Dalam Pemberian Kredit Sebagai Salah Satu Upaya Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi PT. Bank BNI Persero Tbk Cabang Medan)
83. 83. Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Pengguna Jasa Tenaga Kerja Dengan Perusahan Penyedia Jasa Pekerja (Studi Penelitian Di PT. Gunung Garuda Group)
84. 84. Fungsi Penyerahan (Levering) Sebagai Pengalihan Hak Milik Ditinjau Dari KUH Perdata
85. 85. Tinjauan Hukum Pemberian Bantuan Modal Usaha Menurut Sistem Bapak Angkat Di PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa
86. 86. Agen Penjualan Umum Sebagai Salah Satu Aspek Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara
87. 87. Tinjauan Yuridis Penerbitan Obligasi Pada PT. Bank Sumut (Studi Pada PT. Bank Sumut)
88. 88. Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumut Syariah
89. 89. Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia
90. 90. Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang( Studi Pada PT. Libra Bhakti Nusantara Tanjong Priok Jakarta )
91. 91. Tangung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Barang Bagasi Penumpang
92. 92. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Pada Batita di Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Tahun 2011
93. 93. Penyelesaian Sengketa Pengikatan Agunan Di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan Dari Segi Hukum Perdata (Studi Kasus di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Balai Kota Medan.
94. 94. Upaya Hukum yang Dilakukan Bank Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Perjanjian Bank Garansi (studi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kabanjahe)
95. 95. Kekuatan Mengikat Surat Penetapan Pengangkatan Anak (Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Balai NO:221/PDT.P/2009/PN-TB)
96. 96. Sistem Dan Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Dalam Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Menurut UU No. 12/1994 Dan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.03/2010
97. 97. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Terjadi Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi di Kota Medan)
98. 98. Suatu Tinjauan Terhadap Penerapan Dissenting Opinion Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan
99. 99. Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungannya Terhadap Nasabah Bank.
100. 100. Peranan RUPS terhadap Pengalihan Hak Atas Saham pada Perseroan Terbatas

• Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Kedudukan Hakim Ad-Hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
• Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-Cara Perolehannya dalam Hukum Internasional
• Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertifikat Hak Tanah
• Tanggung Gugat Pelaku UsahaAtas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih
• Peran IAEA (International Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai
• Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Nigran Melalui Promosi Konvensi Pekerja mIgranTahun 2000
• Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Informasi Produk Yang Tidak Jelas
• Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional
• Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan
• Perkembangan Konstitusi di Indonesia
• Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990
• Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) Dalam Suatu Perkara Perdata
• Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata
• Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
• Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata

Judul Skripsi Hukum Agraria

Judul Skripsi Hukum

• Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kampung X, Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Oleh Kantor Pertanahan
• Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Dan Absebtee
• Kinerja BPN Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah
• Penuntutan Pengembalian Tanah Yang Telah Diganti Rugi Berdasarkan Undang Undang
• Hak Pengembalian Harta Gono Gini yang Masih Setengah Diganti Rugi
• Peran Pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang
• Tinjauan Proses Pembuktian Kebenaran Dasar Penguasaan Tanah Dalam pendaftaran Konversi Hak Atas Tanah Ex Hukum Adat
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Keppres No 55 Tahun 1993
• Analisis Mengenai Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi
• Analisa Hukum Keberadaan Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Peningkatan jual Beli Atas Tanah
• Prinsip Kehati-hati dalam Penerbitan Sertifikat Hak Asasi Tanah Oleh Kantor Pertanahan
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat di Kantor Pertanahan
• Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang Undang
• Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Tanggung Jawab Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) Dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya
• Pelaksanaan Fungsi Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
• Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistimatik Melalui Land ManagementAnd Policy Development Program (LMPDP)
• Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah
• Eksistensi Hak Ulayat Dalam pemahaman Dan Sikap Masyarakat Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X

Judul Skripsi Hukum Bisnis Syariah

Judul Skripsi Hukum

• Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Memberantas Kemiskinan
• Koperasi Syariah Sebagai Badan Alternatif Pengusahaan Air di Indonesia
• Implikasi Sistem Pembayaran Upah (Loan) Sebagai Salah satu Hak Normatif Pekerja (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Hukum Islam)
• Implikasi Yuridis Sosiologis Praktik Terorisme dan Korupsi, Perspektif Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Islam
• Akibat Hukum Peraturan Presiden (Perpres) No 71 Tahun 2015 Terhadap Feedlotter Perspektif Hukum Islam
• Pemberantasan Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Dan Hukum Islam
• Nasionalisasi PT. Freeport Indonesia Tinjauan UU Investasi Dan Hukum Islam
• Pelaksanaan Kewajiban Pihak Ketiga Dalam perjanjian Subrogasi Menurut Hukum Perdata dan Dalam Perjanjian Hiwalah Menurut Hukum Islam
• Praktik Pinjaman Bil Ujroh  di Koperasi Dalam Tinjauan Madzab Syafi’i
• Pengemis Sebagai Pekerjaan Sehari-Hari Tinjauan Hukum Islam Dan Konstitusi Di Indonesia
• Dimensi Yuridis Sosiologis Perumusan Fatwa Tentang ekonomi syariah Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
• Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tinjauan Hukum Islam
• Akibat Hukum Dari Pengabungan Antara Lippo Bank dan Bank Niaga Terhadap Hak-Hak Pekerja Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan
• Pengupahan Buruh Lepas Di Pusat Penggilingan Padi (Tinjauan UU Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)
• Faktor I’tkad Baik Pedagang Besar Terhadap Pedagang Kecil Dalam Jual Beli Sistem Hutang Tinjauan Fiqh Muamalah
• Perjanjian Sewa Pohon Tinjauan Hukum Islam
• Penetapan Harga Dagangan Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah Mursalah
• Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet Tinjauan Hukum Jaminan Dan Hukum Islam
• Implementasi Retribusi Parkir Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah
• Perbandingan Asuransi Syariah Bahtsul Masa’il Nu dan Tarjih Muhammadiyah

Judul Skripsi Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi Hukum

• Peran Kantor Pertanahan Terhadap Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Serta Pelaksanaannnya
• Prosedur Perolehan Izin Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan daerah No 10 Tahun 2002
• Prosedur Pendelegasian Wewenang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
• Prosedur Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
• Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Perda
• Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan di rumah Sakit Jiwa
• Mekanisme Jabatan Struktural Dan manajemen Pengembangan Karir Pegawai
• Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Perda
• Prosedur Penugasan Personal Polri Menjadi Pengajar Pendidikan Kepolisian
• Pertanggungjawaban Hukum Bagi PNS Dalam penyalahgunaan Wewenang
• Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• Prosedur pemberian Izin Usaha Peternakan Berdasarkan Perda
• Peranan Grant Sultan Sebagai alat Bukti Kepemilikan Tanah Dikaitkan Dengan Konversi Hak Tanah
• Beberapa Kendala Dalam Pemungutan Dan Pembayaran pajak Penghasilan Orang Pribadi
• Perlindungan Hukum tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Ditinjau Dari Memorandum of Understanding
• Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Yayasan Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara
• Prosedur Gas LPG 3 Kg Pada Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
• Prosedur Perolehan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet service Provider
• Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan
• Fungsi Camat Sebagai Kepala Wilayah Dan Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Tugas yang Efektif

Judul Skripsi Hukum Tata Negara

Judul Skripsi Hukum

• Tinjauan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945
• Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana desa Dalam menunjang Pembangunan Desa
• Tinjauan uridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Kewenangan pengadilan Tata usaha Negara Dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah
• Eksistensi DPD Dalam Pemekaran Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D
• Perlindungan negara Terhadap hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lahan
• Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
• Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
• Analisis Yuridis Gagasan Pemberlakuan Kembali GBHN Sebagai Panduan Pembangunan Nasional pasca Amandemen
• Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
• Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Tanggung Jawab negara Dalam kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM
• Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika
• Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
• Kekuasaan Pemerintahan Negara Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial

Judul Skripsi Hukum S1

Judul Skripsi Hukum

• Praktik Penjaminan Hak Tanggungan Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sederhana
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Efektivitas Pasal 35 Jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
• Efektivitas Penerapan Pasal 492 Ayat 1 Jo Pasal 536 Ayat 1 KUHP Tentang penggunaan Minuman keras Pada saat sebelum Acara Pengarakan Ogoh-Ogoh Di Bali
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Judi Dalam Permainan Sepak Bola
• Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang dilakukan Oleh Anak
• Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
• Fungsi Dan peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Pendaftaran Tanah Di Pedesaan
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Permohonan Grasi Oleh Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
• Penulisan Hukum Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Kewenangan Badan Permusyawarahan Daerah (BPD) Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baik
• Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Yang dilakukan Oleh Pengusaha Travel Jurusan Malang-bandara Juanda Surabaya TerhadapKonsumen Pengguna Jasa
• Pemberian Kredit Mudharabah (Bagi Hasil) Pada Perbankan Syariah Terhadap Koperasi
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum
• Analisis Yuridis Sosiologis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pornografi Oleh Media Cetak Dari Perspektif UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
• Pelaksanaan Wewenang Lain Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis Normatif Penentuan Yuridiksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran IKAPI Dalam Advokasi Berkenaan Pelanggaran Hak Cipta Berupa Perbanyakan Dan Penjualan Buku Pendidikan Secara Komersial Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat 1 (b) Undang-Undang No 19 Tahun 2002
• Analisa Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Agung Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Oleh Perangkat Desa
• Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi Peradilan Dalam Menciptakan Kepuasaan Kehakiman Yang Baik
• Alasan Jaksa Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Saksi Verbalisant Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Praktik Peradilan
• Upaya Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gedung Baru Kampus UIN Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Lingkungan Sekitarnya
• Efektivitas Pasal 24 Dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
• Tinjauan Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Judul skripsi hukum tersebut tentu saja dapat membantu Anda yang sedang bingung untuk memilih judul skripsi yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Masih banyak lagi judul skripsi hukum yang belum disebutkan, Anda cukup pilih salah satu yang Anda sukai dan Anda mampu untuk mengerjakannya.